Bencana alam yang melanda Pulau Sumatera pada akhir November 2025, khususnya di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat, menjadi contoh nyata betapa pentingnya komunikasi kebencanaan yang efektif dalam menghadapi situasi darurat. Hujan lebat yang disertai siklon tropis menyebabkan banjir dan longsor besar-besaran, mengakibatkan lebih dari 440 korban jiwa dan merusak berbagai infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan rumah. Meskipun potensi bencana telah diprediksi sebelumnya oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), respons mitigasi dan komunikasi risiko sebelum bencana datang terkesan lambat dan tidak memadai. Banyak daerah yang terisolasi dan tidak mendapatkan informasi evakuasi dengan cepat, yang mengakibatkan kerugian yang lebih besar dan penanganan yang tidak optimal.
Komunikasi kebencanaan yang efektif sangat tergantung pada seberapa cepat dan tepat informasi mengenai potensi risiko bencana dapat disampaikan kepada masyarakat. Teori Komunikasi Risiko dari Kasperson et al. (1988) menekankan bahwa komunikasi yang jelas, terbuka, dan berbasis data ilmiah sangat penting untuk membangun kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana. Dalam konteks bencana di Sumatera, meskipun BMKG telah memprediksi adanya potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu banjir dan longsor, informasi tersebut tidak sampai dengan baik ke masyarakat yang berada di daerah rawan. Imbauan evakuasi yang terlambat dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai langkah mitigasi yang perlu diambil memperburuk keadaan.
Seharusnya, informasi tentang risiko ini dapat disampaikan lebih awal melalui berbagai saluran komunikasi, baik melalui media massa, media sosial, maupun pesan singkat (SMS) langsung ke ponsel masyarakat. Kurangnya sistem komunikasi yang efektif untuk menyebarkan informasi ini membuat banyak korban tidak siap menghadapi bencana. Hal ini memperburuk situasi dan meningkatkan dampak bencana. Misalnya, daerah yang terdampak longsor di Aceh dan Sumatera Utara tidak memiliki saluran komunikasi darurat yang memadai untuk memperingatkan warga tentang ancaman bencana yang semakin mendekat.
Teori Komunikasi Krisis yang diajukan oleh Coombs (2012) menjelaskan bahwa respons terhadap krisis, termasuk bencana alam, harus dimulai dengan komunikasi yang proaktif, yang dapat memperingatkan masyarakat untuk siap menghadapi potensi bencana. Namun, dalam bencana di Sumatera, komunikasi cenderung lebih reaktif. Informasi mengenai langkah-langkah evakuasi, pusat pengungsian, dan bantuan baru muncul setelah bencana terjadi, sementara banyak daerah terisolasi dan tidak dapat dihubungi dengan cepat. Respons semacam ini menunjukkan kegagalan dalam merencanakan dan menyiapkan komunikasi yang lebih proaktif dan menyeluruh sebelum krisis terjadi. Model komunikasi krisis juga menekankan pentingnya transparansi dan koordinasi antar lembaga. Dalam bencana di Sumatera, terdapat ketidakteraturan dalam komunikasi antara pemerintah, lembaga SAR, dan media. Keterlambatan dan ketidaktepatan informasi mengenai jumlah korban dan distribusi bantuan menyebabkan kebingungannya masyarakat, yang memperburuk krisis.
Selain komunikasi dari pemerintah, media memiliki peran yang sangat vital dalam menyebarkan informasi mengenai bencana. Teori Komunikasi Media Massa menunjukkan bahwa media memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi saluran informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipercaya bagi masyarakat. Dalam konteks ini, media lokal dan nasional harus bekerja sama untuk menyebarkan informasi mengenai risiko, langkah mitigasi, pusat evakuasi, dan status bantuan. Namun, pada bencana ini, meskipun media besar di Indonesia berperan aktif, banyak daerah yang terisolasi tidak mendapatkan akses informasi yang memadai. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memperkuat media sosial dan platform digital sebagai saluran komunikasi alternatif yang dapat menjangkau masyarakat lebih cepat.
Selain itu, penggunaan teknologi komunikasi darurat yang dapat berfungsi meskipun jaringan utama terputus juga sangat penting. Penggunaan aplikasi berbasis ponsel, pesan instan (WhatsApp, Telegram), dan sistem komunikasi berbasis satelit harus diperkuat agar dapat beroperasi meskipun infrastruktur komunikasi utama rusak. Penggunaan teknologi canggih ini dapat memungkinkan masyarakat yang terisolasi untuk tetap terhubung dengan pihak berwenang dan menerima informasi kritis selama dan setelah bencana.
Untuk menghadapi bencana serupa di masa depan, beberapa langkah strategis dalam komunikasi kebencanaan perlu segera diimplementasikan. Pertama, pemerintah perlu membangun sistem komunikasi risiko yang lebih proaktif dan berbasis data. Ini melibatkan pemanfaatan data geospasial dan meteorologi untuk memetakan wilayah rawan bencana dan memberi peringatan dini kepada masyarakat jauh sebelum bencana terjadi. Saluran komunikasi yang lebih efektif, seperti SMS massal, aplikasi mobile, dan media sosial, harus diperkuat agar informasi dapat sampai dengan cepat ke seluruh lapisan masyarakat. Kedua, koordinasi antar lembaga juga harus diperbaiki. Pemerintah, lembaga SAR, organisasi kemanusiaan, dan media harus bekerja sama dengan sistem yang terkoordinasi agar informasi yang disampaikan kepada publik selalu akurat dan tepat waktu. Tidak ada ruang untuk ketidaksepahaman dalam situasi darurat; semua pihak harus berbicara dengan suara yang sama agar masyarakat tidak kebingungan dan panik. Ketiga, peningkatan literasi media di kalangan masyarakat juga perlu dilakukan. Masyarakat harus diajarkan untuk memahami dan membedakan antara informasi yang sah dan hoaks yang dapat memperburuk situasi krisis. Pelatihan literasi media ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya di saat bencana. Terakhir, setelah bencana berakhir, evaluasi menyeluruh terhadap sistem komunikasi yang ada harus dilakukan untuk memahami apa yang berhasil dan apa yang tidak. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki sistem komunikasi kebencanaan di masa mendatang.
Komunikasi kebencanaan yang efektif adalah kunci untuk meminimalisir dampak bencana alam dan mempercepat pemulihan. Jika kita ingin mengurangi korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana, komunikasi harus dilakukan dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih transparan. Dengan perbaikan dalam sistem komunikasi risiko, koordinasi antar lembaga, dan penggunaan teknologi, Indonesia bisa lebih siap menghadapi bencana di masa depan dan mengurangi dampaknya.
